Skip to content

Pendidikan Berbasis Realitas Sosial

26 May 2012

Pendidikan telah dibabtis sebagai salah satu tonggak utama dalam menopang kemajuan bangsa. Maju mundurnya peradaban sebuah bangsa dapat dilihat dari sejauh mana kualitas pendidikan. Bangsa yang meremehkan dan menganaktirikan proses pendidikan nyata-nyata kerapuhan yang akan ditanggung di masa yang akan datang. Keseriusan dalam mengopeni pendidikan jamak bangsa tersebut secara lambat laun akan mempunyai masa depan yang cerah.

Dimanapun dan kapanpun perbincangan pendidikan kerap disandingkan dengan peradaban atau kebudayaan. Pendidikan menjadi entitas yang seakan tidak berdiri sendiri. Ia senantiasa berkelindan dan berdialektika dengan dengan konteks sosial masyarakat dan negara. Standart keberhasilan juga tidak akan pernah lepas dari kontribusi kongkrit pendidikan terhadap proyek kebudayaan dan perhelatan akbar sebuah peradaban.

Tidak heran apabila Ahmad Tafsir mengatakan bahwa sekolah adalah miniatur masyarakat atau masyarakat dalam bentuk mini. Jika orang ingin meneropong masyarakat teroponglah sekolahnya. Bila sekolah penuh disiplin, maka masyarakatnya tak jauh beda, dan jika sekolah penuh dengan penipuan, maka penipuan itu juga terjadi dalam masyarakat[1]. Lembaga pendidikan dalam kontek ini seakan menjadi cermin dari sebuah kehidupan masyarakat.

Lembaga atau institusi pendidikan dapat jadi cermin atau miniatur dari realitas kehidupan masyarakat dan negara secara umum karena institusi pendidikan itu sendri dibangun dengan landasan filosofis yang berangkat dari konteks sosial masyarakat, politik dan kebudayaan tertentu. Lembaga pendidikan muatannya yang terkandung tak hanya pengajaran an sich, tapi di dalam sarat dengan kepentingan-kepentingan, utamanya adalah kepentingan ekonomi dan politis.[2]

Hanya saja pendidikan di Indonesia mempunyai catatan sejarah yang kurang nyaman. Pendidikan kerapkali hanya menjadi basis penguatan kelompok dan golongan tertentu. Bangsa kita telah dijajah oleh Portugis, Belanda, dan Jepang. Para penjajah tersebut menjadikan pendidikan sebagai basis legitimasi kelanggengan kekuasaannya. Beberapa tokoh mencoba mendobrak, berhasil memproklamirkan kemerdekaan dan menata ulang spirit pendidikan yang berkarakter bangsa Indonesia, layaknya Ki Hajar Dewantara, tapi bibit itu kembali tenggelam seiring dengan nafsu kekuasaan yang melatarinya.

Belanda yang menjajah paling lama di bangsa ini menjadikan pendidikan sebagai benteng penguat. Paling tidak ada beberapa ciri khas sistem pendidikan era kolonialisme Belanda. Pertama, sistem dualisme. Pemisahan antara kalangan bangsawan dan pribumi. kedua, konkordansi. Sistem pendidikan yang sepenuhnya berkiblat pada kebudayaan Belanda. Ketiga, sentralisasi. Otoritas kebijakan pendidikan dipegang penjajah kolonial atau lebih dikenal dengan Depertemen Van Onderwijs en Earediense atau departemen pengajaran dan Ibadat[3]

Belanda runtuh diganti kedudukan oleh Jepang. Memang Jepang dengan semboyan Kemakmuran Asia Raya seakan ingin membantu bangsa kita. Jepang dengan pelbagai kebijakan secara total merubah sistem pendidikan ala Belanda. Dari yang sentralistis menjadi demokratis, konkordansi menjadi lebih penguatan budaya Indonesia (bahasa) dan penanaman budaya Jepang itu sendiri, serta ditiadakannya sistem dualisme pendidikan antara.

Tapi di sisi lain Jepang mempunyai niat terselubung dibalik semua perubahan sistem pendidikan. Jepang hanya ingin memamfaatkan tenaga-tenaga orang Indonesia untuk berperang melawan sekutu. Pendidikan hanya diarahkan untuk pembentukan kemiliteran dan kegagahan fisik. Bagi yang ototnya kurang kuat maka dipekerjakan sebagai serdadu ekonomi atau pekerja-pekerja paksa (Rumusha). Banyak dari para pekerja paksa yang mati karena kekurangan makan, ditimpa penyakit atau karena kekejaman militer Jepang.

Di bawah kungkungan penjajah tersebut, bibit-bibit nasionalisme dan patriotisme yang memang lahir dari sekolah-sekolah anti penjajah (SI dan Taman Siswa) dan para didikan penjajah yang berada di luar negeri, berhasil mendobrak dan membawa kemerdekaan bagi Indonesia. Sejarah penindasan berakhir dan arah peta pendidikan pun berubah. Pendidikan lebih pada arah pemupukan dan penanaman nasionalisme. Pendidikan mulai mencari basis kebudayaan yang sesua dengan kontek realitas kehidupan masyarakat Inonesia yang majemuk.

Para fuanding father melalui mentri pendidikan dan kebudayaan memformat sistem pendidikan pada arah penanaman nasionalisme. Hal ini terkait dengan situasi dan kondisi kebangsaan yang masih belum stabil. Ada tiga fase untuk menalaah arah peta tujuan pendidikan pada masa orda lama. Pertama 1945-1950. Istabilitas politik menjadi masalah utama. Sehingga target awal dari pemerintah kita adalah mempertahankan kemerdekaan dari pelbagai agresi militer. Pendidikan pun sedikit kurang menjadi fokus utama.

Kedua 1950-1959. fase tersebut pendidikannya lebih mengarah pada pembentukan manusia yang demokratis sosialis. Tujuan tersebut tidak terlepas dari sistem politik yang lebih berbasiskan pada demokrasi liberal. Ketiga 1959-1965. Presiden Soekarno membubarkan konstuante dan kembali pada UUD 1945. corak pendidikan yang pada mulanya lebih liberal centres beralih pada pembentukan warga-warga sosialis Indonesia. Pendidikan lebih diarahkan untuk menjadi warga negara yang baik, bertanggung jawab, kritis dan produktif.

Tapi sejarah berbicara lain. Para fuanding father yang telah memulai menata beberapa pola sistem pendidikan yang berbasiskan pada realitas masyarakat Indonesia yang majmuk, ternyata pada masa orde baru pendidikan tak ubahnya pada era penjajahan. Dengan ideologi pembangunan (developmentalisme), pemerintah menjadikan pendidikan sebagai alat untuk kelanggengan kekuasaan. Semua lini, mulai dari jajaran guru, murid dan bahkan kurikulum yang menjadi bahan ajar peserta didik dipolitisir oleh pemerintah Soeharto untuk melegitimasi kekuasaannya.

Tidak terkecuali dengan kapitalisme pendidikan mulai masuk menelisik kebeberapa lembaga pendidikan. Dengan menjadikan kekuasaan sebagai alat legetimasi, banyak para siswa, baik itu seragam, buku dan program-program sekolah, layaknya program wisata yang telah dikomersialisasikan. Industri tekstil yang menjadi proyek pada masa itu bekerja sama dengan pemerintah soeharto secara terselebung. Pemerintah lewat kebijakan pendidikan akhirnya mewajibkan pakai seragam supaya proyek industri tekstil berjalan mulus[4].

Terompet reformasi (1998) bergulir. Tapi pendidikan masih tidak jauh beda dengan pola sebelumnya. Dominasi negara terhahap pola pelaksanaan pendidikan masih cukup dominan. UN adalah salah satu bukti kongkrit betapa birokrasi masih mempunyua peran sentral dalam menetukan arah keseragaman pendidikan. Memang bergulir wacana otonomi pendidikan, tapi penerapan kebijakan tersebut masih setengah hati karena pemerintah masih menyeragamkan alat evaluasi lewat UN.

Kapitalisasi pendidikan pun yang pada masa orde baru sudah membibit, maka kran reformasi bergulir kian marak terjadi. Banyak sekolah-sekolah swasta sebagai bagian dari kapitalisme tumbuh subur. Bahkan negara yang sejatinya menjadi penghalang terjadinya kapitalisasi pendidikan justru mengamini lewat kebijakannya. Negara seakan ingin lepas tangan dari tanggung jawab pendidikan. Kesenjangan antara pendidikan dan masyarakat kian lebar dan ketimpangan antara orang kaya dan orang miskin kian terlegitimasi lewat praktik pendidikan.

Hingga saat ini, pendidikan kita saat ini seakan menjadi barang mewah yang dikuasai oleh segerombolan tertentu. Pendidikan yang sejatinya tidak buta terhadap konteks realitas kehidupan masyarakat nyata-nyata hanya disetir oleh segilintir golongan saja. Pendidikan seakan menjadi menara gading yang elit dan abai terhadap situasi dan kondisi yang mendesak masyarakat. Pendidikan dalam kontek ini hanya menjadi alat pelanggeng baru dari mereka kalangan kaum borjuis (kapitalis) dan pejabat-pejabat yang feodal.

Kesenjangan Pendidikan

Ada beberapa poin yang menjadi indikasi ihwal kesenjangan pendidikan dengan konteks realitas sosial. Pertama, produk kebijakan yang tidak berpijak terhadap konteks sosiologi dan antropologis masyarakat Indonesia. Banyak produk kebijakan politik pemerintah yang tidak semestinya digulirkan dan dijadikan sebagai kebijakan nasional. Yang cukup menjadi kebijakan kontroversial hingga kini adalah Ujian Nasional (UN) dan Badan Hukum Pendidikan (BHP).

Selama ini paradigma Depdiknas melihat pendidikan nasional secara kasat mata pada wilayah-wilayah perkotaan yang bangunan gedungnya sudah mantereng. Sekolah yang ada dipedesaan tak dianggap sebagai bagian dari pendidikan nasional. Tak heran kalau kemudian dalam perjalananya Depdiknas menggulirkan kebijakan yang kerapkali kontras dengan kondisi kalangan sekolah dipedesaan.

Dapat dibayangkan, seandainya Depdiknas tahu dan merasakan bagaimana nasipnya sekolah-sekolah pedesaan yang dalam UN kemarin terengah-engah untuk hanya mencapai target. Banyak sekolah yang gurunya kurang perofesional, fasilitas dan infrastrukturnya pas-pasan, disama ratakan target pencapaian nilainya dengan mereka sekolah yang elit, guru profesional dan fasilitasnya memadai.

Disamping itu juga Depdiknas kurang jeli dalam memahami fenomena kian banyaknya siswa yan lulus. Disangka itu bentuk perkembangan pendidikan pada arah yang lebih baik. Padahal itu adalah pertanda buruk bagi masa depan iklim pendidikan. Banyak siswa-siswi kita yang berkomplot dengan gurunya untuk membocorkan soal demi sebuah prestasi atau nama baik sebuah lembaga. disangkannya telah mewakili untuk memotret siswa secara keseluruhan[5].

Kasus curang dalam pelaksanaan UN tiap tahun terus membanjir. Meski pemerintah telah membentuk tim investigasi, tapi kecurangan tetap terjadi. Anggota Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara (Sumut) menggerebek SMA Negeri 2 Lubuk Pakam, Deli Serdang, Siang itu sejumlah guru tepergok sedang membetulkan lembar jawaban siswa peserta UN.

Begitu juga kasus di Solo yang dihebohkan oleh penemuan empat telepon seluler yang diaktifkan saat ujian. Padahal, sesuai dengan prosedur operasional standar, siswa dan pengawas tak diperkenankan membawa alat komuniasi itu. Memang tidak ditemukan secara jelas, tapi hal tersebut sudah menandaskan hilangnya etika siswa. Belum lagi beberapa kecurangan yang tidak terdeteksi oleh tim investigasi lantaran berkompromi atau memang tertutup sangat rapat.[6]

Kebijakan yang tidak kalah arogannya juga BHP. Mulai awal ini memang menua kontroversi tapi pemerintah tetap tidak mengacuhkan. “Lebih baik saya berkhianat pada pemerintah dari pada berkhianat pada ki Hajar Dewantara”  Ungkap Ki Wurwadi, ketua III Majelis Luhur Taman Siswa dalam seminar BHP di Yogyakarta (30/12/08). Taman Siswa adalah salah satu lembaga pendidikan swasta yang menolak secara tegas terhadap BHP. Bagi Ki Wurwadi UU BHP banyak yang bertentangan dengan spirit perjuangan pendidikan Ki Hajar Dewantara.

Ada beberapa pasal yang sangat krusial dalam UU BHP yang mengancam terhadap masa depan pendidikan. Pertama, Badan Hukum Pendidikan Pemerintah (BHPP) dan Bada Hukum Pemerintah Daerah (BHPD) disebutkan secara jelas tentang standart pemberian sesuai dengan kewenangannya menanggung paling sedikit 1/3 (sepertiga) sedangkan untuk Badan Hukum Pendidikan Masyarakat (BHPM) tidak disebutkan secara jelas (Pasal 41)

Kalau tidak disebutkan, secara jelas ini menandaskan bahwa ada diskriminasi antara pendidikan swasta dan pendidikan negeri. Perlakuan semacam ini bertolak belakang secara jelas dan tegas dengan UU Sisdiknas pasal 4 yang mengatakan”pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan masyarakat.

Kedua, ada pasal yang melegitimasi ketimpangan sosial secara jelas. Dalam pasal 46 ayat 2 disebutkan” Badan hukum pendidikan wajib mengalokasikan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik Warga Negara Indonesia yang kurang mampu secara ekonomi dan/atau peserta didik yang memiliki potensi akademik tinggi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh peserta didik”.

Kampus dalam pasal tersebut hanya memberi biasiswa terhadap mahasiswa miskin yang mempunyai kualifikasi akademik. Mereka orang miskin yang tidak memiliki kualifikasi akademik hanya dibiarkan meringkuk dengan kemiskinannya dan kebodohannya. Padahal masalah kualifikasi akademik terkadang bukan persoalan pada tingkat kecerdasan, tapi lebih banyak disebabkan minimnya akses mereka terhadap lembaga pendidikan yang berkualitas.

Ketiga, prinsip BHP (pasal II pasal 4 ) adalah otonomi. Hanya saja prinsip otonomi dalam kontek ini tidak diperjelas pagarnya. Kalau spirit otonomi tidak diperjelas, trauma masyarakat terhadap kampus yang menjadi BHMN dan telah menjadikan pendidikan sebagai ajang komersialisasi terbuka lebar. Karena pada BHMN yang menjadi logika dalam penerimaan mahasiswa baru adalah logika pasar yang cukup kapitalistik.

Ketakutan ini diperkuat dengan pernyataan Ki Wuryadi yang menegaskan bahwa pemerintah telah betul-betul lepas tanggung jawab yang dilegitimasi dengan pasal 15 ayat 3, yaitu Organ representasi pemangku kepentingan badan hukum pendidikan menjalankan fungsi penentuan kebijakan umum dan ditetapkan oleh anggaran dasarnya. Pemerintah sudah tidak campur tangan alias lepas tanggung jawab lagi untuk menggulirkan dan mengarahkan kebijakan.

Keempat, UU BHP, terutama ketika masuk dalam tata kelola, seakan-akan pemerintah ingin meyeragamkan lembaga pendidikan yang ada di seluruh Indonesia. Secara struktural apabila BHP benar-benar diterapkan akan sama. Padahal bangsa kita adalah multikultural, majemuk dan cukup pluralis, baik dari aspek georafis, gagasan dan pandangan. Tak heran apabila ada sekolah-sekolah alternatif layanya Kanisius, Qoryah Toyyibah dan beberapa lembaga lainnya muncul sebagai sebuah penegasan bahwa kita beragam.

Pasal 1 ayat 8 menyebutkan “satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal”. Dalam pasal 10 ditegaskan” satuan pendidikan yang didirikan setelah Undang-Undang ini berlaku, wajib berbentuk badan hukum pendidikan”. Secara tidak langsung pemerintah telah mengkurung kemajemukan dan keanekaragaman yang menjadi jati diri dan karakter bangsa kita dalam satu tengkorak BHP.

Kedua. Membeludaknya angka pengangguran. Belakangan ini kita dikejutkan dengan membengkaknya angka pengangguran. Ribuan orang tidak punya pekerjaan. Mereka sebenarnya mempunyai keinginan untuk bekerja, tapi lapangan pekerjaan apa yang mereka akan masuki sedangkan kemampuan dirinya sudah tidak laku. Bukan berarti mereka tidak berpendidikan, tapi pengetahuan dan kemampuan yang mereka pelajari dari lembaga pendidikan sudah menjadi barang rongsokan di pasaran.

Kalau membengkaknya angka pengangguran lantaran mereka tidak mengenyam pendidikan mulai sejak kecil sehingga potensinya harus terkucil dan waktunya tersita dijalanan, mungkin masih lazim. Tapi sungguh ironis statistik angka pengangguran dikerumuni oleh kaum terdidik. Badan Pusat Statistik menyimpulkan bahwa jumlah sarjana yang menganggur melonjak drastis dari 183.628 orang pada tahun 2006 menjadi 408.890 orang pada tahun 2007. Belum lagi pemegang gelar diploma 1, II, dan III yang angka pengangurannya pada tahun 2007 ini lebih dari 740.000 orang.

Membengkaknya angka pengangguran tersebut merupakan tamparan bagi lembaga pendidikan. Jati diri lembaga pendidikan kita kian hari kian dipertanyakan melihat out pout yang tidak bisa beradaptasi dengan pesatnya perkembangan zaman. Tidak heran apabila hasil Survie Times Higher Education terakhir menunjukkan peringkat Universitas-universitas unggulan Indonesia melorot tajam, terdepak dari posisi 200 besar dunia. Padahal sebelumnya (2006) enam universitas terbaik di Indonesia (UGM, UI, ITB, UNDIP, IPB, dan UNAIR) termasuk jajaran 500 besar dunia, tapi saat ini mengalami kemerosotan dan tidak lagi masuk dalam jajaran 500 besar dunia.[7]

Ketiga, dunia pendidikan kita oleh beberapa kalangan telah dikatakan membaik tapi masih banyak prilaku-prilaku dalam konteks realitas sosial yang paradoks dengan spirit makna dan substansi pendidikan itu sendiri. Realitas merosotnya nilai-nilai moral dalam tiap tindakan manusia adalah tragedi memalukan. Hilangnya rasa persaudaraan, merebaknya konflik sosial, menjamurnya ketidakadilan mendesak kita untuk mempertanyakan ulang berlangsungnya proses pendidikan. Karena dari sekian banyak pelaku amoral justru adalah orang-orang yang dilahirkan dari institusi-institusi pendidikan. Mereka kebanyakan adalah insan-insan terdidik yang digembleng untuk menjadi manusia yang cerdas dan baik serta dapat menyemai kemaslahatan, tapi nyatanya justru memperkeruh persoalan dengan tindakan yang paradoksal.[8]

Pendidikan yang Elitis              

Dari beberapa indikator tersebut menandaskan ihwal pendidikan kita selama ini masih menjadi lembaga yang elitis dan tidak berpijak pada konteks realitas kehidupan masyarakat. Dari aspek pengambilan kebijakan, layaknya UN dan BHP mulai awal dari kalangan praktisi dan pengamat pendidikan menua kontroversi tapi pemegang kebijakan tidak mengacuhkan. Suara guru yang ada dipelosok seakan diangap sampah yang dibiarkan begitu saja. Padahal secara sosiologis dan antropologis mereka para guru dan praktisi pendidikan tidak hanya sekedar mengetahui kondisi pendidikan yang sebenarnya, tapi mereka juga merasakan dan mengalami bagaimana sesungguhnya kebijakan ketika digulirkan.

Elitisme kebijakan ini tidak terlepas dari ketidak berpihakan pemegang kebijakan pada kalangan lembaga pendidikan yang ada di kelas bawah. Pemegang kebijakan lebih menghamba kepentingan golongan kaum kapitalis. Pertimbangan yang dipakai tidak berbasiskan pada konteks masyarakat secara umum, tapi lebih berbasiskan pada pada kalangan elit lembaga pendidikan tertentu dan elit-elit kapitalis. Ketidakberpihakan kebijakan terhadap realitas tidak sepenuhnya disebabkan karena keteledoran atau kekurangtahuan, tapi kesengajaan juga menjadi sifat yang selama ini seakan dominan.

Satu contoh adalah latar belakang munculnya BHP. BHP tidak semata-mata hadir begitu saja. Pasca-perjanjian LoI (letter of intens) 1999 yang mengharuskan pemerintah mengurangi subsidi terhadap pendidikan ternyata pemerintah kambali menyepakati agenda WTO (World Trade Organization) 2004 yang menjadikan pendidikan sebagai sektor jasa, sektor yang kemudian dapat diperjualbelikan. Perjanjian itu membawa dampak yang sangat buruk bagi dunia pendidikan kita. Penandatanganan perjanjian itu memunculkan kebijakan menswastanisasikan PTN (perguruan tinggi negeri) melalui pem-BHMN-an.[9]. Tidak heran apabila banyak kebijakan-kebijakan pendidikan banyak yang menguntungkan kaum sepihak dan menindas kaum kebanyakan.

Pendidikan yang dalam proses pengambilan kebijakan elitis juga akan melahirkan ragam pengngguran bagi mereka para kaum terdidik. Dalam kontek ini bahasa pengangguran berkonotasi pada mereka orang-orang yang tidak punya pekerjaan produktif yang bisa mencukupi hidupnya. Orang yang menganggur adalah orang yang sudah kehilangan pamor dalam mengikuti pola gerak kehidupan sehingga mereka harus tersisihakan. Pengangguran adalah tipologi orang yang tidak mempunyai jati diri alias tidak tahu potensi dirinya yang sebenarnya sehingga mereka harus berdiam diri.

Lihat saja berberapa sarjana lulusan universitas akhir-akhir ini. Suatu hal yang paradoks apabila sarjana lulusan lembaga pendidikan, terutama universitas menganggur. Universitas adalah ruang berdialektika untuk mencari kebenaran demi kebenaran dalam ruang lingkup personal maupun sosial kemasyarakatan. Universitas adalah ruang pengembangan keilmuan lewat Tri Darma Perguruan Tingg-nya, pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Universitas adalah ruang untuk membentuk karakter kepribadian yang utuh sehingga nantinya dapat memposisikan dirinya di tengah hembusan angin perubahan yang kian kencang.

Tapi ironisnya universitas-universitas yang ada di Indonesia kerapkali melahirkan sarjana-sarjana yang banci. Mereka gagap menghadapi perubahan. Mereka tidak mempunyai pembacaan yang cerdas dan kritis terhadap apa-apa yang  sedang dan bakal terjadi di masa akan datang. Meski di pelbagai universitas mereka sudah terlatih dan profesional dalam bidang tertentu, tapi karena zaman senantiasa berubah maka tak ubahnya keterampilan yang didapat hanya menjadi barang rongsokan.

Mandeknya pengembangan keilmuan menjadi masalah fundamental yang mengakibatkan lulusan universitas menjadi pengangguran. Darmaningtyas pernah menegaskan bahwa pada mulanya ilmu pengetahuan dikembangkan bersama-sama oleh dosen, mahasiswa dan civitas akademika lainya melalui propses dialog tiada henti, baik itu lewat pengajaran, maupun  penelitian. Tapi perjalanan selanjutnya, pengetahuan yang sejatinya menjadi orentasi bersama berubah menjadi komoditas yang diperjual belikan. Dialog kritis lewat pengajaran dan penelitian kian hari kian ditinggalkan berganti dengan tembok pengetahuan yang seakan sudah mapan padahal itu hanya modifikasi pengetahuan[10].

Ilmu pengetahuan yang dikembangkan secara bersama-sama lewat dosen, mahasiswa dan seluruh civitas akademika melaui dialog pengajaran dan penelitian akan membuahkan pengetahuan baru yang bermamfaat bagi masyarakat umum dan akan melahirkan sarjana yang cerdas, kritis dan mampu beradaptasi dengan pesatnya perubahan. Universitas akan menjadi marcusuar peradaban. Dan para sarjana yang akan menjadi nahkoda penggerak peradaban.

Saat ini yang banyak berkembang di universitas bukan wacana pengembangan keilmuan, tapi lebih pada “pengkerangkengan” keilmuan atau dalam bahasanya Darmaningtyas komodifikasi keilmuan. Sebuah keilmuan lama yang dimodifikasi dan dipecahkan ke dalam banyak SKS untuk dijual kepada mahasiswa. Dosen sudah tidak lagi berminat untuk mengadakan penelitian. Mahasiswa hanya menerima modifikasi pengetahuan lama. Sehingga tidak heran apabila lulus dan keluar dari universitas merasa canggung dan gagap terhadap realitas. Hal ini diserbabkan salama di universitas hanya diperkenalkan dengan modifikasi pengetahuan dan  tidak diperkenalkan dengan hal-hal baru dalam realitas perkembangan sosial kehidupan.

Wacana pengembangan keilmuan di universitas lewat riset, penelitian secara bersama-sama diganti dengan wacana pengembangan keterampilan, skill dan kemampuan yang bersifat tekhnis. Lambat laun ilmu humaniora (filsafat, seni dan ilmu logika) bergeser dan beralih pada proses pembentukan manusia-manusia tekhnis. Banyak universitas kita yang berlomba-lomba membuka jurusan teknis untuk mengikuti tuntutan pasar. Apabila pasar membutuhkan sarjana teknisi komputer, maka universitas berlomba-lomba untuk membuka jurusan tekhnis komputer. Universitas seakan tidak ubahnya dengan pasar yang hanya tunduk pada pemenuhan kebutuhan konsumen para elit kapitalis. Ada pergeseran jati diri universitas yang sejatinya dengan beberapa universitas yang selama ini ada.[11]

Tidak beda jauh dengan nasib pendidikan moral atau pendidikan karakter yang menjadi salah satu tujuan penting dalam tujuan nasional. Pendidikan yang elitis menjadikan garapan pendidikan karakter kian hari kian tersingkirkan. Para pemegang kebijakan kurang respek dan bahkan abai terhadap proses pembentukan moral dan karakter peserta didik. Pemegang kebijakan menggulirkan UN secara tidak langsung telah menganggap nilai lebih terhadap wilayah kognisi an sich. UN yang menjadi patokan utama, guru dan pelbagai kepala sekolah berusaha keras untuk mengejar target itu. Ironisnya banyak kejadian-kejadian janggal gara-gara ingin lulus mengabaikan aspek moralitas dengan melakukan pelbagai kecurangan-kecurangan. Kalau di lembaga pendidikan saja kecurangan sudah menggurita, tidak bisa kita bayangkan bagaimana jamaknya kecurangan-kecurangan itu sendiri membiak di kalangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kecurangan itu terjadi berangkat dari suatu kebijakan yang sentralistis. Guru tidak diminta untuk berpikir bagi kemajuan peserta didik, tetapi diberi petunjuk dan proyek kegiatan dengan anggaran keuangan yang telah ditentukan. Proses pendidikan menghasilkan ketergantungan pada kemampuan kognisi tetapi tidak menghasilkan kemampuan jenis keterampilan karena proses pendidikan sangat jarang berasosiasi dengan kehidupan empirik[12]. Pendidikan seakan menjadi bawang mewah yang tidak ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam konteks realitas kehidupan sosial. Tidak heran apabila dalam perjalannanya banyak prilaku-prilaku yang kontras dengan yang diharapkan sebelumnya.

Pendidikan Berbasis Realitas Sosial

Pola kebijakan pendidikan yang selama ini kurang berpijak terhadap konteks sosiologis dan antropologis masyarakat Indonesai sudah saatnya untuk dirubah pada karangka kebijakan yang lebih berbasiskan pada realitas sosial. Pendidikan dengan arogansi kebijakannya yang hanya dicekoki dan disetir oleh kelompok dan golongan tertentu hanya akan mengantarkan pendidikan pada menara gading yang sama sekali jauh dari masyarakatnya. Pendidikan seakan barang mewah yang abai dan acuh terhadap kondisi lingkungannya.

Pendidikan yang berbasiskan realitas sosial bukan berarti pendidikan kita menghamba sepenuhnya untuk memenuhi hasrat masyarakat. Pendidikan tipe ini seakan tidak punya pendirian dan pijakan sehingga hanya menjadi alat pesanan masyarakat. Pada tataran filosofis tujuan pemungkas pendidikan adalah realisasi diri manusia secara penuh. Pendidikan adalah proyeks untuk membantu manusia supaya dapat merealisasikan potensi dirinya secara penuh[13]. Tapi landasan secara mikro untuk mengejawantahkan potensi-potensi manusia secara untuh juga butuh kebijakan pendidikan berpihak.

Dengan demikian, kebijakan pendidikan yang berbasiskan realitas sosial adalah kebijakan mendesak yang harus segera dejawantahkan untuk menyalamatkan kondisi pendidikan kita yang selama ini terlepas dari akar sosialnya. Kebijakan pendidikan berbasis realitas sosial adalah awal untuk menjembatani pendidikan yang selama ini elit dengan realitas sosial yang sama sekali kontras. Pendidikan berbasis realitas sosial adalah upaya untuk memproduksi kebijakan-kebijakan pendidikan yang berpijak dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia.

Ada beberapa aspek penting terkait proses pengambilan kebijakan pendidikan berbasiskan realitas sosial[14]. Pertama, kebijakan pendidikan merupakan suatu keseluruhan deleberasi mengenai manusia sebagai makhluk yang menjadi manusia dalam lingkungan kemanusiaan. Kebijakan pendidikan dalam hal ini adalah penjabaran dari visi dan misi dari pendidikan dalam masyarakat tertentu. Kebijakan pendidikan adalah kepanjangan tangan dari tujuan besar pendidikan itu sendiri.

Kalau tujuan mendasar pendidikan kita adalah mengembangkan segenap potensi peseerta didik yang beriman dan bertakwa, maka kebijakannya juga harus juga mengarah untuk mencapai tujuan tersebut dengan konsep yang jelas. Dasar filosofis dan konsep yang jelas harus lebih diutamakan sebelum kebijakan pendidikan. Pemerintah dalam hal ini sejatinya membuat konsep yang jelas ihwal membengkaknya anggaran pendidikan. Kalau hal itu tidak dipersiapkan anggaran pendidikan yang besar akan mencair secara sia-sia.

Kedua, kebijakan pendidikan harus didukung oleh riset dan pengembangan oleh tokoh pendidikan dan para pakar multidisipliner lainnya. Hal ini menjadi penting mengingat proses pendidikan terjadi dengan masyarakat yang beragam, baik dari aspek politik ekonomi dan budaya. Dalam merumuskan suatu pola kebijakan yang mencakup seluruh aspek tersebut sangat diperlukan pendapat dan hasil riset dari pelbagai pakar sehingga kebijakan pendidikan akan terus berkembang secara kontekstual.[15]

Ketiga, kebijakan pendidikan berkiblat pada pemenuhan kebutuhan peserta didik bukan penguasa. Tidak sedikit penguasa yang ingin menjadikan pendidikan sebagai alat untuk melanggangkan kekuasaan. Pendidikan yang sejatinya memerdekakan peserta didik apabila sudah berada di bawah ketiak penguasa akan kehilangan fungsinya. Orde Baru dengan khotbah dan doktrin bohongnya telah melumpuhkan fungsi pendidikan lewat intervensi berlebihan terhadap pengelolaan pendidikan.

Keempat, kebijakan pendidikan harus berdasarkan efesiensi. Birokrasi pendidikan selama ini masih terjebak pada pencitraan. Dengan memperbanyak bangunan-bangunan seakan mereka konsisten dalam memperbaiki pendidikan. padahal masih banyak gedung-gedung sekolah yang roboh dan layak untuk kandang ayam. Di samping itu juga dalam hal gonta-ganti buku panduan tiap tahun. Bisa dipastikan tiap tahun berubah. Padahal esensinya tidak jauh beda dari sebelumnya. Hal ini hanya akan merugikan orangtua siswa.

Beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam proses pengambilan kebijakan pendidikan adalah upaya untuk melahirkan kebijakan pendidikan yang benar-benar bermamfaat bagi masa depan pendidikan nasional. Peregeseran yang kian hari kian cepat menuntut strategi pengambilan kebijakan pendidikan secara tepat dan benar pula yang berpijak terhadap konteks realitas masyarakat Indonesia. Kebijakan pendidikan yang hanya berpihak pada golongan dan kelompok tertentu hanya akan melahirkan disparitas sosial yang kian langgeng yang dilegitimimasi lewat lembaga pendidikan.

Kesimpulan

            Dari beberapa pemaparan di atas, pendidikan berbasiskan realitas sosial adalah salah satu upaya yang sejatinya senantiasa digalakkan demi terwujudnya kebijakan pendidikan yang merata, bisa diakses oleh semua kalangan dan merangkul semua banyak elemen perbedaan seluruh masyarakat Indonesia. Pendididian nasional bukan hanya milik golongan atau kelompok tertentu, melainkan seluruh elemen pendidikan di Indonesia menjadi cerminan pendidikan nasional. Pendidikan nasional milik kita bersama yang harus kita tata dan bangun barang dengan penuh keadilan berdasarkan kebijakan yang demokratis Kebijakan elitis yang saat ini mulai membuat jurang pemisah sudah seharusnya dijembatani dengan merubah pelbagai kebijakan yang berbasiskan pada konteks realitas lembaga pendidikan di seluruh Indonesia.

Daftar Pustaka

Agus Nuryatno, Mazhab Pendidikan Kritis, menyingkap relasi pengetahuan politik                           dan kekuasaan (Yogyakarta, Resis Book: 2008)

Agus Suwingnyo, Dasar-dasar Intelektualitas, yang terlupakan dalam hubungan

             universitas dan dunia kerja, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2007

Agus Salim, Indonesia Belajarlah, (Yogyakarta, Tiara Wacana: 2007)

Ahmad Tafsir, Filsafat pendidikan, (Bandung, Rosda Karya, 1992

Darmaningtyas, Pendidikan Rusak-rusakan, (Yogyakarta, LKIS, 2006)

Darmaningtyas, Pendidikan yang memiskinkan, (Yogyakarta, LKIS: 2005)

Doni Koesoma A, dalam sebuah epilog Pendidikan Karakter, Strategi Mendidik Anak

           di Era Global (Jakarta: Grasindo 2007)

Ekodhanto Purba, Gonjang-Ganjing BHP, Pikiran Rakyat, 2008

H.A.R Tilaar, 50  Tahun Pembangunan Pendidikan 1945-1995, (Jakarta, Grasindo:

1995)

H.A.R. Tilaar  dan Rian Nugroho, Kebijakan Pendidikan, pengantar untuk

            memahamikebijakan pendidikandan kebijakan pendidikan sebagai kebijakan

            publik (Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2008)

Najamuddin Muhammad, Robohnya Sekolah Kita, Suara Pembaruan, 2 Mei 2008.

Najamuddin Muhammad, UN dan Pendidikan Berbasis Realitas, SOLOPOS, 13

Desember 2007.

Paulo Freire, Pendiodikan Masyarakat Kota, (Yogyakarta, LkiS: 2008)

Sudiarja, Pendidikan Radikal tapi Dialogal, BASIS, Januari-Februari 2001

 

 

 


[1] Ahmad Tafsir, Filsafat pendidikan, (Bandung, Rosda Karya, 1992), Lihat juga Agus salim Dkk, Indonesia Belajarlah (Yogyakarta, Tiara Wacana; 2007 ) memetakan secara lebih tegas ihwal peran pendidikan sebagai penguatan basis negara, pendidikan sebagai penguatan basis masyarakat, pendidikan sebagai penguatan basis agama, pendidikan sebagai penguatan basis ekonomi dan budaya.

[2] Saya ingin menegaskan dalam konteks ini bahwa pendidikan itu tidak pernah bebas nilai. Pendidikan kerapkali bersinggungan dengan peroyek politik, ekonomi dan budaya. Hal ini bisa dilihat dari konteks sejarah pendidikan di Indonesia yang kerap dijadikan sebgai basis pelanggeng kekuasaan tertentu, utamanya pemerintahan Orde Baru. Lihat H.A.R Tilaar, 50  Tahun Pembangunan Pendidikan 1945-1995, (Jakarta, Grasindo: 1995) juga Darmaningtyas, Pendidikan Rusak-rusakan, (Yogyakarta, LKIS, 2006) serta Agus Nuryatno, Mazhab Pendidikan Kritis, menyingkap relasi pengetahuan politik dan kekuasaan (Yogyakarta, Resis Book: 2008)

[3] Tilaar Op Cit,. hlm. 26

[4] Darmaningtyas, Pendidikan Yang Memiskinkan (Yogyakarta, Galang Press: 2004), hlm. 228

[5] Najamuddin Muhammad, UN dan Pendidikan Berbasis Realitas, SOLOPOS, 13 Desember 2007.

[6] Najamuddin Muhammad, Robohnya Sekolah Kita, Suara Pembaruan, 2 Mei 2008.

[7] Agus Suwingnyo, Dasar-dasar Intelektualitas, yang terlupakan dalam hubungan universitas dan dunia kerja, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2007), hlm. 5

[8] Doni Koesoma A, dalam sebuah epilog Pendidikan Karakter, Strategi Mendidik Anak di Era Global (Jakarta: Grasindo 2007)

[9] Ekodhanto Purba, Gonjang-Ganjing BHP, Pikiran Rakyat, 2008

[10] Darmaningtyas, Pendidikan Rusak-rusakan, (Yogyakarta, LKIS: 2005)

[11] Agus Suwingnyo, Op Cit,.  hlm. 38

[12] Agus Salim, Indonesia Belajarlah (Yogyakarta, Tiara Wacana: 2007), hlm.342

[13] Doni Koesoma, Op Cit,. hlm. 76.

[14] H.A.R. Tilaar  dan Rian Nugroho, Kebijakan Pendidikan, pengantar untuk memahamikebijakan pendidikandan kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik (Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2008) hlm.134

[15] Riset adalah upaya untuk lebih jauh mengetahui situasi dan kondisi sosial yang seebnarnya. Paulo Feire pernah melakukan ini dengan mengumpulkan semua ilmuan dari pelbagai lapisan, mulai dari ilmuan fisikia, kimia, biologi, sosiologi, kedokteran. Paulo Freire juga mendatangan tokoh, mulai dari tokoh agama, politik, budaya, dan filosof. Yang tak ketinggalan tukang kebun pun juga diundang. Semua itu diundang hanya untuk merumuskan tentang konsep kurukulum pendidikan di sekolah. Pendiodikan Masyarakat Kota, (Yogyakarta, LkiS: 2008) hlm 6-7

From → Artikel

Leave a Comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 800 other followers

%d bloggers like this: